Selain itu, keberadaan LKP di Indonesia telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan dunia kerja, dimana serapan dunia kerja yang diisi para lulusan LKP mendorong perekonomian sektor riil mampu bertahan ditengah krisis.
Tidak dapat dipungkiri, kegiatan kursus bukan hanya memberi harapan pada anak putus sekolah yang sulit mencari kerja tetapi juga memberikan jalan bagi banyaknya jumlah lulusan SLTA yang tak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk melanjutkan ke lembaga kursus, sehingga lembaga kursus selalu mendapat tempat.
Fakta ini menjadi pendorong bagi Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) melalui Dirjen PAUD DIKMAS mencanangkan peran Forum LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) menjadi lokomotif masa depan yang cemerlang.
Sedangkan Ketua Umum DPP Forum Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan, H. Ali Badaruddin mengatakan, ditangan para pengelolanya, lembaga pendidikan ini bisa bergerak cepat mengikuti irama perkembangan dan tuntutan yang terjadi di masyarakat.
“Begitu cepatnya antisipasi yang dilakukan para penyelenggara kursus atas tuntutan masyarakat, sangat boleh jadi, lembaga pendidikan nonformal ini tidak begitu berat terkena pukulan akibat krisis ekonomi,” katanya.
Ditambahkan Ali Badarrudin, saat ini perlu kiranya para lulusan SLTA yang akan memasuki Perguruan Tinggi (PT) untuk berpikir ulang dalam menentukan pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Baik itu mengenai biaya maupun lama waktu belajar yang harus ditempuh. “Apalagi, setelah selesai kuliah, para lulusan sarjana pun belum tentu mudah mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.
Pihaknya juga berharap kerjasama antar lembaga Forum LKP dengan Pemerintah dalam hal ini Dirjen PAUD Dikmas menjadi lebih strategis kedepannya.
Sedangkan kepada institusi lembaga kursus dan pelatihan dilakukan satu pola penjaminan mutu yang mengacu kepada sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang termuat dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Antara lain meliputi Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi.
Ditegaskannya, evaluasi dan akreditasi dilakukan terhadap satuan pendidikannya dalam hal ini adalah lembaga kursus dan pelatihannya, untuk sertifikasi dilakukan kepada SDM nya, meliputi: Pengelola, Pendidik, dan peserta didiknya. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah berupa evaluasi kinerja, akreditasi untuk mengukur kelayakan yang dilakukan oleh Ban-PNF, dan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang di bentuk oleh asosiasi profesi dan ditetapkan oleh pemerintah.
Kedepan, lanjut dia, Forum LKP diberi tugas oleh Ir. Harris Iskandar, PhD selaku Dirjen PAUD DIKMAS Kemendikbud agar berupaya menjadi Lokomotif masa depan cemerlang dalam memberikan jalan keluar bagi generasi yang putus sekolah atau mereka yang tidak dapat melanjutkan kejenjang PT.
Perlu diketahui, saat ini Forum LKP memiliki hampir dua puluh ribu anggota tersebar diseluruh Indonesia. Peran strategis Forum LKP dapat menjadi pemicu dan perhatian terhadap stakeholders pun pemerintah. Meskipun terlalu dini, Forum LKP bertekad akan membangun jejaring kemitraan dalam tolok ukur pekerjaan yang layak bagi para alumninya. (net)
